Menag Gus Yaqut

Namun pada pembuatan vaksin khususnya vaksin polio, enzim tripsin babi memang digunakan. Tidak semua vaksin membutuhkan enzim tripsin babi dalam proses pembuatannya. Enzim ini harus “dibersihkan” atau “dihilangkan” sehingga tidak mengganggu tahapan proses produksi vaksin selanjutnya.

Virus corona tersebut disiram dengan bahan kimia yang disebut beta-propiolactone agar mati dan tidak bisa bereplikasi. Meskipun virus tersebut terbunuh, protein spike yang menyelubungi badan virus tetap utuh. Menurut hasil penelitian yang dikutip oleh perusahaan, penggunaan vaksin juga dapat mengurangi hingga dua per tiga tingkat penularan penyakit. Perusahaan biofarmasi AstraZeneca menyatakan bahwa vaksin COVID-19 buatannya tidak mengandung produk turunan babi maupun produk hewani lainnya. Tentu, lanjut dia, ada kekhawatiran di masyarakat namun dirinya meyakini pemerintah pusat tidak akan sembarangan dalam menentukan jenis vaksin hingga sumbernya, dengan melalui proses penelitian, pencermatan yang panjang. Di tengah masih berpolemiknya persoalan halal dan haram vaksin Covid-19 AstraZeneca, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut mereka mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

“Semua tahapan proses produksinya, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya,” sambungnya. “Pada semua tahap proses produksi, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan atau bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya,” kata Direktur AstraZeneca Indonesia, Rizman Abudaeri, dalam sebuah pernyataan. Dalam fasilitas dan peralatan produksi di Bio Farma Bandung, didapati fakta bahwa fasilitas produksi pernah digunakan untuk pembuatan vaksin lain.

“Artinya vaksin ini boleh digunakan untuk seluruh umat Islam selama terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten,” ucapnya. “Bahannya mengandung bahan haram atau dibuat dengan cara yang haram, dalam proses pembuatan vaksin itu melanggar hukum syariah. Dan tidak jelas manfaat suatu vaksin apalagi jika mudaratnya jauh lebih besar. Jadi hukum haram tidak hanya dipandang dari kandungan bendanya, tetapi juga pada proses maupun manfaatnya,” tuturnya. Pada Senin (11/1), Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengumumkan pihaknya menerbitkan fatwa vaksin Covid-19 dalam dua keputusan atau diktum.

Vaksin Sinovac babi

“Kami sampaikan pengumuman bahwa sudah diberikan EUA untuk vaksin produksi Beijing Bio Institute, Sinopharm,” ujar Penny Lukito dalam konferensi pers, Jumat (30/4). Lebih lanjut dirinya menjelaskan sejumlah alasan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca diperbolehkan di Indonesia. “Banyak Dewan Islam di seluruh dunia telah telah menyatakan sikap bahwa vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan oleh para Muslim.” dr. Atoillah Isfandi, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, menilai ada 3 hal yang menjadi pertimbangan haramnya suatu vaksin. Reportase ditulis ulang oleh Ilham Akhsanu Ridlo dari linimasa Facebook dengan proses perubahan editorial seperlunya dengan persetujuan Dr. M. Atoillah Isvandiary, dr., M.Kes. Dalam analogi lebih sederhana, meskipun tidak terlalu tepat, bisa dibilang porcine ini, tripsin dari pankreas babi ini, adalah “pupuk kandang”.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan arahan dan meminta jajarannya untuk tetap berfokus menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Alasannya, kasus aktif Covid-19 selama 2,5 bulan terakhir ini naik secara signifikan. Selain itu, pemerintah juga harus mengoptimalkan pengadaan vaksin yang tersertifikasi halal dan menjamin serta memastikan keamanan dari setiap vaksin yang digunakan di Tanah Air. Keempat, setelah virus dimatikan lalu virus dibersihkan dipisahkan dari dari sel. Selanjutnya diultrafiltrasi sehingga memisahkan virus dengan sel dan media.

Ada juga penilaian serupa berdasarkan konsensus yang luas dari para pemimpin agama di komunitas Yahudi Ortodoks. “Menurut hukum Yahudi, larangan makan babi atau menggunakan babi hanya dilarang jika itu adalah cara alami untuk memakannya,” kata Rabbi David Stav, ketua Tzohar, sebuah organisasi kerabian di Israel. “Perbuatan yang hukumnya wajib apabila diperintahkan oleh pemerintah maka mengokohkan hukum wajib tersebut, sehingga tidak mentaati pemerintah dalam kebijakannya yang jelas-jelas tidak menyelesihi syara’ adalah dilarang atau haram,” ujarnya. Menurut Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah, keputusan vaksin covid-19 tak perlu halal justru untuk menghilangkan kekhawatiran kaum muslim ketika divaksinasi. Dengan logika terbalik, keperluan akan fatwa halal vaksin covid-19 malah menghadirkan kekhawatiran kaum muslim di Indonesia. Adagium keselamatan rakyat hukum tertinggi kita baca dan dengar selama pandemi covid-19 melanda dunia.

Syariat tidak menuntut untuk menyelidiki lebih dalam dan mendetail bagaimana asal dan prosesnya yang penting hasil akhirnya tidak terdapat unsur najis dan haram maka hukumnya suci dan halal. Ibarat seseorang membeli buah mangga melalui transaksi jual beli yang sah dan halal maka pembeli tidak perlu menanyakan pada penjualnya dari mana mangga ini berasal. Meski demikian, MUI memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca untuk program vaksinasi dengan alasan darurat demi mencegah terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit dan selama belum ditemukan bahan vaksin halal dan suci.

“Dari hasil kajian ditemukan vaksin AstraZeneca menggunakan bahan asal babi dalam dua tahap. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari microcarrier-nya,” kata Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati dalam rilis yang diterima Republika, Ahad (21/3). TEMPO.CO, Jakarta – Program vaksinasi Covid-19 sudah mulai dijalankan yang ditandai dengan vaksinasi pertama yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh. Vaksinasi Covid-19 menjadi perhatian dan kontroversi public sejak pemerintah berencana membeli vaksin dari beberapa produsen sebagai salah satu upaya mengatasi pandemi virus Covid-19.